Perbedaan UMK dan UMR

PERBEDAAN-UMK-DAN-UMR
PERBEDAAN-UMK-DAN-UMR

Perbedaan Umk dan Umr-Sebagai pekerja atau karyawan disalah satu perusahaan pastinya kalian tidak asing lagi mendengar istilah UMK dan UMR, tapi banyak yang sering didengar masyarkat untuk gaji yang mereka terima adalah istilah Upah minimum regional atau Umr.

Bagi setiap wilayah dan daerah memiliki penyesuaian besaran gaji yang berbeda-beda, tetapi masih banyak perusahaan yang tidak mau menaikan atau memberikan gaji sesuai standarisasi Umr.

Sekema pembayaran upah di Indonesia ada beberapa sistem yang biasa dipakai. Opsi dari beberapa sistem itulah memengaruhi jumlah besaran upah yang diterima pekerja dari tempat mereka bekerja masing-masing

Jumlah upah yang diterima tergantung dari masing-masing peraturan daerahnya yang pada umumnya disesuaikan dari harga kebutuhan pokok, tingkat bawah, standar kelayakan hidup, dan banyak pilihan lainnya.

Besar dari upah minimum yang diberikan perusahaan untuk pekerja atau karyawan umumnya diberlakukan dan disahkan setahun sekali melalui rapat musyawarah yang di ikut sertai oleh pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Dalam sistem pengupahan, masyarakat sudah banyak mengenal istilah Upah Minimum Regional (UMR). Meskipun sudah menjadi penyebutan upah, UMR saat ini sudah tak dipakai.

UMR merupakan upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur dan jadi acuan pendapatan pekerja di wilayahnya masing-masing tetapi itu aturan lama. Saat ini istilah UMR telah diubah menjadi Upah Minimum P dan UMK. walaupun semestinya UMR tak lagi dipakai,UMP atau UMK masih jarang orang menyebutnya dibandingkan kata UMR yang masih sering kita gunakan dalam penyebutan upah minumum.

Dengan adanya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat I diganti menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara, UMR Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

UMP ialah kata lain perubahan nama dari UMR Tingkat I yang ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan, UMK adalah UMR Tingkat II yang berdasarkan standar upah minimum yang berlakukan di daerah tingkat kabupaten/kota, meski ditetapkannya oleh gubernur dengan pertimbangan saran dan musyawarah oleh bupati atau walikota.

Gubernur belum dapat menjadikan UMP sebagai acuan untuk pemberian upah di kabupaten/kota apabila Bupati atau Walikota belum mengajukan UMK, maka sebaiknya pengesahannya harus dilakukan secara musyawarah besama Gubernur, Walikota, dan Bupati.

Nah, Untuk perbedaan antara umk dan umr itu sendiri pastinya perlu kalian ketahui dahulu penjelasan ataupun pengertian dari upah mimimum kota dan upah minimum regional, kalian bisa dapat menyimak pengertiannya dibawah ini;

Pengertian Dari UMR, UMP dan UMK

Pengertian Dari UMR, UMP dan UMK

Penjelasan pengesahan dan penetapan UMP,UMR dan UMK telah diatur dalam Peraturan Undang-undang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, berikut penjelasan Upah Minimum adalah standart yang disahkan oleh pemerintah dikarenakan dengan upah yang akan diterima oleh pegawai/karyawan pada sebuah badan perusahaan yang berdasarkan dari upah pokok bulanan termasuk tunjangan tetap meliputi, uang makan, uang transport, tunjangan kesehatan, asuransi dan lainnya

Upah Minimum Regional (UMR)

Upah Minimum Regional (UMR)

UMR yaitu Upah Minimum yang telah di tetapkan oleh gubernur sebagai pijakan dengan cakupan wilayah provinsi. Semula Upah Minimum Regional(UMR) banyak menjadi pijakan untuk menentukan nominal gaji sehingga istilah ini banyak dikenal oleh masyarakat. Namun dengan peraturan kementrian ketenagakerjaan yang baru, istilah ini sudah tidak digunakan lagi dan digantikan oleh UMP dan UMK.

Di Setiap tahunnya daerah akan mengalami penyesuaian dan gubernur melakukan evaluasi, biasanya disebut dengan UMP (Upah Minimum Provinsi (UMP). Penetapan UMP berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan berdasarkan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7  Tahun 2013 Pasal 6 tentang Upah Minimum, UMK ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 1 November tiap tahunnya

Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah Minimum Provinsi (UMP)

UMP sendiri ialah Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. jangkauan wilayahnya adalah seluruh wilayah dalam satu provinsi baik kota maupun kabupaten.

Ketentuan mengenai UMR diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Namun istilah UMR diganti dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Upah Minimum Kota (UMK)

UMK adalah Upah Minimum Kota/ Kabupaten yang menjangkau satu wilayah kota atau kabupaten tertentu. Penetapannya dipengaruhi oleh otonomi daerah dan UMP dimana kota/kabupaten tersebut berada

UMP dan UMK dapat dilihat dan dicari dengan mudah karena biasanya ditetapkan oleh peraturan gubernur dan peraturan daerah (perda). Informasi tersebut bisa kalian akses di situs-situs resmi ketenaga kerjaan pemerintah maupun melalui informasi lisan di badan pusat ketenaga kerjaan pemerintah. Adapun dalam penetapannya UMP selalu lebih rendah dari UMK karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi di tiap kota/kabupaten. Namun UMK terendah dalam suatu provinsi biasaya sama dengan nilai UMP yang telah ditetapkan.

Setelah melihat melihat pengertian diatas dan tidak dapat dipungkiri ataupun menutup kemungkinan suatu perusahaan atau pengusaha usaha tidak mampu/sanggup untuk membayar karyawan sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pemilik badan usaha bisa mengajukan penangguhan kepada Gubernur provinsi dimana perusahaan tersebut berpusat. Hali ini diatur dalam Pasal 90 UU Ketenagakerjaan, dimana umumnya pengusaha tetap harus membayar upah pekerja sesuai dengan ketetapan pemerintah selama proses penangguhan masih berlangsung.

Gubernur berhak menolak dan menyetujui penangguhan tersebut dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) khusus bagi perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan yang telah mengajukkan penangguhan wajib menaati nominal yang telah ditetapkan pada SK dalam hal membayar upah bulanan. Pelanggaran terhadap pembayaran UMP dan UMK akan mendapatkan sanksi tersendiri dari pemerintah.

Walaupun sudah ada kesepakatan atau perjanjian di awal antara pengusaha dan karyawan, selama pemerintah daerah tidak menerbitkan Surat Keputusan, maka perusahaan tetap wajib membayar upah bulanan sesuai dengan UMK atau UMP yang berlaku.

Beda Antara UMP dan UMK

Beda Antara UMP dan UMK

Beda antara UMP dan UMK terletak pada siapa yang menetapkan. UMP ditetapkan oleh gubernur. Sementara UMK juga ditetapkan oleh gubernur namun atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati atau wali kota.

Perbedaan lagi antara UMP dan UMK adalah pada pemberitaan ataupun penggumuman yang di lakukan secara serentak dan bersama oleh masing-masing gubernur pada setiap tanggal 1 November. Sementara UMK ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November setelah penetapan UMP. Nilai UMK juga lebih besar dari UMP. Makanya upah di beberapa kota di Indonesia lebih tinggi dibandingkan upah di ibu kota.

Kemudian, dalam pasal 10 ayat 3 Permenaker Upah Minimum disebutkan bahwa jumlah UMK harus lebih besar dari UMP. Jika dalam satu kabupaten/kota sudah ditetapkan UMK, maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai UMK. 

Kesimpulan

Demikianlah Artikel yang dapat haargaindo.com berikan semoga penjelasan diatas dapat membantu hilangkan rasa penasaran kalian dan dapat menabah informasi mengenai perbedaan antara UMR dan UMK dan biasanya untuk pembayaran upah tergantung kondisi keadaan perusahaan tersebut.

Baja juga, Gaji UMR Batam